Literasi Digital Indonesia

Awalindo Cybersecurity bersama CSIRT Awalindo mengajak masyarakat Indonesia mengenal Literasi Digital.

AWALINDO CYBERSECURITY

Fuji Utomo, SH
Fuji Utomo, SH

Expert dibidang hukum transportasi.


Lorena-Karina Transportation

Dr. Aulia Taswin, SH., MH., CEH., CHFI, CPENT
Dr. Aulia Taswin, SH., MH, CEH., CHFI., CPENT

Expert dibidang hukum kesehatan dan hukum siber.


Awalindo Law Firm

Angga Kurniawansyah, SH
Angga Kurniawansyah, SH

Expert dibidang hukum kesehatan.


Awalindo Health Law

LITERASI DIGITAL MASYARAKAT INDONESIA

AWALINDO-CSIRT adalah Awalindo-Computer Security Incident Response Team suatu komunitas pemerhati terhadap literasi digital yang memberikan pelayanan dalam mencegah, bereaksi, menanggulangi dan menanggapi terjadinya insiden keamanan siber.

CSIRT AWALINDO LITERASI DIGITAL

Memberikan dukungan respons insiden. Bergantung pada cara CSIRT diatur dan layanan yang ditawarkan, CSIRT dapat memberikan dukungan respons insiden melalui hal berikut: layanan tanggap insiden di tempat yang diberikan langsung kepada konstituen; layanan tanggap insiden yang disampaikan melalui email atau telepon; atau layanan respons insiden terkoordinasi yang menggabungkan dan mengalokasikan upaya berbagai tim respons insiden di berbagai konstituen.

Situs atau Server Institusi Pemerintah dan BUMN miliki Standard Security ISO 270001
Situs website milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), database Bank Jatim, dan sub-domain BSSN telah jadi korban hacker. Mengapa bisa diretas oleh Hackers? Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan peretasan memang bagian yang tidak terhindarkan saat hidup di dunia digital. Sebab banyak perusahaan besar yang juga jadi korban sebut saja Microsoft, LinkedIn, dan Yahoo. Namun yang perlu jadi sorotan adalah banyaknya institusi pemerintah yang jadi korban. "Tetapi memang ada satu hal yang perlu disoroti kenapa banyak institusi pemerintah yang menjadi korban ini perlu yang menjadi perhatian," kata Alfons kepada CNBC Indonesia. Dia mengatakan hal ini kembali pada manpower dan metode maintenance. Salah satu yang jadi perhatian adalah sistem pembuatannya berdasarkan proyek dan setelahnya selesai, padahal keamanan merupakan proyek jangka panjang. Dengan adanya pandemi, Alfons mengatakan harus ada perubahan jadi orang yang terlibat tidak gagap digital. "Kebanyakan pemerintah mungkin masih banyak gagap digital. Urusan dengan data mungkin orang-orang yang tidak gagap digital, misalnya milenial lebih banyak dan banyak yang tua-tua. Yang tua boleh kalau jago boleh," jelasnya. Soal standard keamanan juga harus dijalankan yakni menggunakan ISO 270001. Dengan cara ini maka akan sulit diretas. Pertanyaannya apakah pihak yang berwenang yakni Kementerian Kominfo juga menegur dan mengawasi pihak pemerintah lain soal keamanan. Jangan hanya galak kepada pihak swasta saja, ungkapnya. "Jangan galaknya hanya ke entrepreneur ke swasta. Lalu lembaga pemerintah sendiri tidak diawasi sama saja bohong," kata Alfons. "Swasta tidak karena secara tidak langsung harus mengikuti ISO 270001. Kalau mengikuti jadi lebih sulit. Lembaga pemerintah beberapa kasus yang dialami malah saling membela. Misalnya eHac itu BSSN bilang enggak bocor". sumber CNBC Indonesia