Dalam acara persiapan deklarasi Peradi Awalindo, Aulia Taswin menyampaikan "Harapan kedepannya Peradi Awalindo bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah daerah dan pemerintah desa membantu mewujudkan pembentukan Mahkamah Desa dan Pos Bantuan Hukum Desa."
Terbentuknya Pos Bantuan Hukum Desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaiaan masalah hukum perdata pada tingkat desa dan mewujudkan keadilan yang dapat diakses dan terjangkau oleh masyarakat desa sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tersurat dalam UU Desa, bahwa Kepala Desa diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga peradilan informal dalam hal penanganan sengketa perdata dan permasalahan desa lainnya.
Aulia Taswin menuturkan bahwa Mahkamah Desa dan Pos Bantuan Hukum Desa merupakan dua lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan akses keadilan di tingkat desa, dengan dasar hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi.
Mahkamah Desa berfokus pada penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan Pos Bantuan Hukum Desa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara ketika terjerat hukum.
Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua orang khususnya keadilan yang dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat desa.
"Deklarasi Peradi Awalindo akan didahului diskusi mengusung tema "Satukan sinergi untuk membangun kepengurusan yang berintegritas tinggi demi mewujudkan organisasi yang berkualitas" deklarasi ini bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga merupakan momen penting untuk membangun semangat dan motivasi pengurus, mengingatkan pengurus akan tugas dan tanggungjawab yang diemban, mempererat tali persaudaraan dan solidaritas dalam organisasi dan menjadi awal dari perjalanan organisasi menuju masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
